Indramayu//insanpenarakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Indramayu pada Selasa, (4/3/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Indramayu yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aep Surahman. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala SKPD, serta camat se-Kabupaten Indramayu.

Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Amroni, selaku pimpinan rapat, menyampaikan, DPRD telah menerima penjelasan Bupati terhadap LKPJ Tahun 2024. Dokumen tersebut sebelumnya telah dibahas oleh fraksi-fraksi pada 18 Februari 2025 lalu.

Fraksi Golkar, melalui Siti Aminah, menilai, prosedur dan tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih diperlukan penjelasan lebih lanjut serta beberapa catatan dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Wanirih, menyoroti perlunya langkah visioner dari Pemda dalam mengelola potensi daerah. Evaluasi terhadap kinerja Pemda tahun 2024 difokuskan pada capaian investasi, pengelolaan anggaran, serta optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini juga menekankan perlunya penyederhanaan birokrasi guna mempercepat pelayanan publik.

Fraksi PKB, melalui Kiki, menilai kelengkapan dokumen LKPJ sekiranya sudah memenuhi, namun butuh tabel pencapaian sebelum dan sesudah, tabel capaian kinerja ekonomi makro daerah, kemudian tantangan kepala daerah untuk fokus memajukan pendidikan di Kabupaten Indramayu, serta capaian kinerja pengelolaan APBD dan keuangan daerah masih banyak sumber-sumber yang dapat diganti menjadi lebih optimal dan efektif.

Sementara itu, Fraksi Gerindra, melalui Dulah, menyampaikan, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Indramayu telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi.

Fraksi PKS-Perindo, yang diwakili oleh Bisma Panji Dewantara, menyoroti ketidakmerataan pembangunan, kesejahteraan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, serta kesenjangan dalam kebijakan daerah.

Fraksi Demokrat-NasDem, melalui Niko Antonio, menyoroti kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, serta menekankan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pelaksanaan APBD yang lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Indramayu. Para anggota dewan berharap agar Bupati yang baru dapat melakukan perbaikan yang dibutuhkan demi kemajuan Kabupaten Indramayu.

Rapat Paripurna ini akan dilanjutkan dengan jawaban dari Bupati Indramayu pada 6 Maret 2025.

(AH)