Adm1n
Indramayu//globalpena.com – Dalam upaya pembinaan pembangunan Zona Integritas (ZI), Tim Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan koordinasi dan konsultasi ke Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
Tim Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Indramayu yang dipimpin Inspektur Pembantu 2 (Irban 2) Inspektorat Kabupaten Indramayu, Ermasyanto ini terdiri dari Inspektorat, Bappeda-Litbang, BKPSDM, Diskominfo, dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Indramayu. Mereka diterima langsung Irban 2 Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan Plt. Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Evi Juliawaty, S.I.P., M.SI, QCRO didampingi perwakilan dari DPMPTSP dan Dispusipda Provinsi Jawa Barat.
Dalam Paparannya, Evi menyampaikan berbagai hal terkait upaya pembangunan zona integritas di Jawa Barat mulai dari kriteria minimal evaluasi ZI unit kerja, strategi pembangunan ZI provinsi Jawa Barat, hingga hal-hal yang menjadi perhatian unit kerja dalam membangun ZI.
Ia berharap ZI dapat terselenggara pada seluruh unit kerja pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Indramayu, namun mengacu pada Lampiran I Bab II Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, unit kerja mandatori yang menjadi prioritas pembangunan ZI diantaranya adalah unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan sistem administrasi manunggal satu atap.
Selain itu unit kerja mandatori pembangunan ZI lainnya adalah unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan, serta unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan ketenagakerjaan.
Kemudian Evi menambahkan, upaya pembangunan ZI hendaknya dibuat dalam bentuk video untuk disebarluaskan melalui media sosial yang dimiliki unit kerja sehingga masyarakat mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
“Pembangunan ZI ini merupakan upaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Diharapkan kebijakan pembangunan ZI Provinsi Jawa Barat juga bisa diimplementasikan di seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.
Evi menyebut, keberhasilan pembangunan ZI tidak hanya membawa dampak positif seperti peningkatan Indeks RB Perangkat Daerah, perubahan budaya kerja, serta mendorong efektivitas dan efisiensi kerja melainkan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta peningkatan PAD.
“Pembangunan ZI yang dilakukan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan diharapkan dapat membawa dampak yang signifikan salah satunya terhadap perubahan budaya kerja dan mendorong efektivitas dan efisiensi kerja. Bagi unit kerja yang telah melaksanakan ZI dan hasil evaluasinya memuaskan akan memperoleh bonus predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” pungkasnya.(AH)
