Adm1n
Cirebon//globalpena.com – Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia menggelar rapat koordinasi rencana Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon di ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (27/2/2025).
Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan suksesnya acara Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Durajaya, Kecamatan Greged pada Agustus 2025 nanti.
Perlu diketahui, Temu Inklusi Nasional merupakan forum dua tahunan yang dilaksanakan untuk membahas bagaimana permasalahan pembangunan bisa diselenggarakan dengan lebih inklusif, yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat difabel.
Pemkab Cirebon melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk turut mensukseskan Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025 tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi mengatakan, komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan inklusif di Kabupaten Cirebon.
“Bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu bagaimana menyikapi inklusifitas pembangunan,” ujar Dangi.
“Kami telah menyelenggarakan musrenbang khusus difabel, yaitu bagaimana kami mengakomodasi kebutuhan teman-teman difabel untuk bisa masuk ke program-program Pemerintah Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.
Dirinya juga mengapresiasi atas terpilihnya Kabupaten Cirebon sebagai tuan rumah Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih, bahwa pemerintah daerah diberi kehormatan untuk bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional se-Indonesia ke-6 Tahun 2025. Kami ingin buktikan bahwa Kabupaten Cirebon ramah difabel,” jelas Dangi.
Sementara itu, Direktur SIGAB Indonesia, M Joni Yulianto mengatakan, tujuan diadakannya Temu Inklusi Nasional tersebut adalah untuk menyebarluaskan kebijakan pembangunan inklusif yang sudah diterapkan di beberapa daerah.
“Tujuannya adalah masalah-masalah inklusif itu bisa dipahami semua orang dan apa yang sudah diterapkan di beberapa daerah berkaitan dengan pembangunan inklusif bisa disebarluaskan,” tutur Joni.
“Serta nantinya kita memberi rekomendasi kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah tentang bagaimana pembangunan yang lebih inklusif dan menyetarakan,” ucapnya.
Dari Temu Inklusi Nasional sebelumnya, sudah banyak rekomendasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, salah satunya yaitu indikator desa inklusi yang telah diakomodasi melalui Keputusan Menteri Desa.
Pada rapat koordinasi tersebut, turut hadir Kepala Bagian (Kabag) Kesra, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Desa Durajaya, dan stakeholder pengampu lainnya. (DISKOMINFO)
(Dede Mariam)
