Adm1n
Indramayu//globalpena.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang berlangsung secara daring di Indramayu Command Center (ICC), Senin (17/2/2025).Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara serta perwakilan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Indramayu.Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas beberapa agenda diantaranya adalah langkah konkret pengendalian inflasi di daerah dan persiapan angkutan lebaran 2025.Tito menyebut, pada bulan Januari 2025 angka Inflasi dalam rentang years-to-years berada pada angka 0,76% dan menurutnya angka tersebut merupakan angka inflasi terendah yang pernah terjadi. Sementara pada rentang month-to-month Inflasi bulan Januari mengalami penurunan -0,76% dari bulan sebelumnya yakni 0,44% yang menunjukkan adanya deflasi.“Perlu diwaspadai penurunan daya beli masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya deflasi,” ujarnya.Di sisi lain, dengan datangnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan IdulFitri 1446 Hijriah, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan akan terjadi peningkatan harga beberapa komoditas akibat tingginya permintaan yang mendorong andil inflasi.Dengan demikian diperlukan sinergi seluruh stakeholder sehingga kenaikan harga yang terjadi dapat dikendalikan sehingga masih dalam batas wajar serta angka inflasi masih berada dalam target inflasi nasional yakni kisaran 2,5±1% pada 2025.
Selain itu, terkait persiapan angkutan lebaran 2025 Tito menjelaskan, pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/749 SJ tanggal 17 Februari 2025 tentang Kesiapsigaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 Hijriah).
Maksud dan tujuan diterbitkannya surat edaran tersebut adalah untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi arus mudik lebaran serta meningkatkan koordinasi terpadu antar pemangku kepentingan di tingkat daerah.
Pada rapat koordinasi tersebut dipaparkan juga terkait kolaborasi Kementerian Perhubungan dengan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.(AH)
